Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian

          Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian

pemerintah masih harus berjuang lebih keras dalam upaya pembangunan pertanian di indinesia, karenya sebagian pertanian di indonesia masih di bawah standar kelayakan dan mutu dalam kualitas hasil produksinya. sehingga masih banyak petani indonesia yang miskin. maka dari itu, kebijakan pemerintah sangat diperlukan oleh para petani.
berikut merupakan beberapa penjelasan tentamg kondisi pertanian di indonesia:

1. Ekonomi Pertanian I Nama Anggota Kelompok: 1. Cut Endang Kurniasih 2. Lia Maifiana 3. Ade Eka Afriska 4. Sabila Fildzah

• 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN
• 3.  Indonesia merupakan Negara agraris dan memiliki banyak pulau. Tidak heran Indonesia di juluki zamrud khatulistiwa. Itu karena hijaunya negeri tercinta ini. Sudah jelas dengan keadaan yang seperti ini, membuat Indonesia mempunyai komoditas terbanyak bahkan utama di sektor pertanian.  Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak
• 4. PERTANIAN DI INDONESIA • Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia • Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India • Penghasil kopi nomor 4 • Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana • Penghasil lada putih nomor 3 • Penghasil karet alam nomor 4, • Penghasil cengkehnomor 1 • Penghasil sawit nomor 2
• 5. Dari Sisi Impor Tahun 2010 Indonesia masih impor:  Beras, gula, kedelai, gandum  Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk,  Makanan olahan, singkong dan kacang tanah
• 6.  Tujuan Kebijakan Pertanian  Memajukan pertanian  Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif  Meningkatnya produksi dan efisiensi produksi  Tingkat pendapatan petani meningkat  Tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat
• 7.  KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PERTANIAN DIPERLUKAN KARENA BEBERAPA HAL:  Untuk stabilisasi harga input dan output  Kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.
• 8. Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang Pertanian Mencakup Beberapa Hal: • Kebijakan Harga • Kebijakan Perdagangan • Kebijakan Subsidi • Kebijakan Struktural • Kebijakan Pengaturan • Kebijakan Fasilitas • Kebijakan Intervensi • Kebijakan Pemasaran
• 9.  Program Pemerintah Lain  Monopoli dan manipulasi oleh pemerintah  Penelitian dan pembangunan station percobaan  Pembentukan pusat-pusat penelitian  Penetapan pajak, bea cukai  Marketing agreement  Pengawasan produk  Penjatahan barang
• 10.  Strategi Kebijakan Pertanian  Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani  Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas.  Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas  Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added).
• 11.  Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah.  Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya.  Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand).  Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah.
• 12.  Kebijakan-Kebijakan yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Era Orde Baru dan Reformasi dalam Pembangunan Pertanian. 1. Kebijakan Pertanian di Era Orde Baru a. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) b. Revolusi Hijau Revolisi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produksi biji-bijian dari hasi penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari beragam varietas gandum, padi dan jagung yang membuat hasil panen komoditas meningkat di negara- negara berkembang. c. Pembangunan Irigasi dan Produksi Padi d. BIMAS, INMAS, INSUS dan Panca Usaha Pertanian.
• 13. 2. Kebijakan Pertanian di Era Reformasi a. SRI (System of Rice Intensification) Perkembangan pdi SRI (System of Rice Intensification) yang terkenal dengan motonya “More Rice with Less Water” atau hasil beras meningkat dengan penggunaan air yang sedikit. b. Pembangunan Pertanian Lahan Beririgasi Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan melalui azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
• 14. Kesimpulan www.themegallery.com Penetapan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian, diterapkannya pertanian berkelanjutan, penerapan sumberdaya baik manusia maupun sumberdaya alam seoptimal mungkin, dan mempermudah akses modal untuk para petani. Semua hal ini bertujuan sebagai peningkatan produktivitas dan sumber ekonomi rakyat juga negara yang teraplikasikan dalam bentuk pembangunan pertanian.

. www.themegallery.com